Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar kegiatan Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030.

Isu-isu tersebut tidak hanya dirasakan DKI, tapi juga dunia

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari konsultasi publik pertama KLHS yang membahas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 beberapa waktu lalu.

Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Helmy Zulhidayat mengatakan, kegiatan ini digelar secara hybrid dan diikuti  lintas sektoral.

Terhitung ada enam isu pembangunan berkelanjutan paling strategis KLHS RPJMD. Pertama, tingginya risiko bencana. Kedua, keberlanjutan Sumber Daya Alam (SDA). Ketiga, kualitas lingkungan hidup masih rendah.

Keempat, ketimpangan sosial ekonomi. Kelima, pemanfaatan IPTEK menuju kota keberlanjutan. keenam, belum optimalnya tata kelola yang baik.

"Isu-isu tersebut tidak hanya dirasakan DKI, tapi juga dunia. Khususnya permasalahan lingkungan yang biasa disebut dengan triple planetary crisis,” ujar Helmy, Kamis (9/11).

Ia menjelaskan, selain membahas isu-isu strategis, dalam kegiatan ini juga sekaligus ditampung masukan, solusi dan saran serta rekomendasi untuk mematangkan kegiatan yang berkelanjutan.

KLHS merupakan instrumen yang bertujuan untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah atau kebijakan, rencana dan program.

“Pembuatan dan pelaksanaan KLHS ini diwajibkan dalam penyusunan atau evaluasi RPJPD maupun RPJMD,” terangnya.

Menurut Helmy, KLHS kali ini disusun secara ex-ante atau mendahului dokumen RPJMD dengan harapan dapat membawa Jakarta menjadi kota yang mampu melindungi dan memelihara kualitas lingkungan hidup.

"Semua pihak diharapkan dapat memberi kontribusi. Karena lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak bersama," tandasnya.